Jakarta – Saat ini, interaksi seseorang berlangsung di dua ruang: ruang fisik atau dunia nyata dan ruang digital atau dunia maya. Keduanya memang berbeda, tetapi apa yang terjadi di satu ruang dapat berdampak pada kehidupan seseorang di ruang lainnya.

Seseorang bisa melakukan kesalahan di dunia nyata, tetapi dampaknya terbawa ke aktivitas digital. Begitu pula sebaliknya, kesalahan di ruang digital dapat memengaruhi pekerjaan, hubungan, bahkan reputasi seseorang di dunia nyata.

“Hukuman” itu bisa berawal dari reaksi kecil yang kemudian membesar dan menjelma menjadi gerakan boikot. Fenomena ketika publik menarik dukungan terhadap seseorang karena dianggap melakukan sesuatu yang bermasalah inilah yang sering disebut sebagai cancel culture.

Sudah banyak orang atau figur publik yang merasakan dampak dari cancel culture ini. Salah satu contoh yang belakangan kembali menjadi sorotan adalah aktor Korea Selatan, Kim Soo-hyun.

Namanya terseret kontroversi sejak 2025 setelah keluarga mendiang aktris Kim Sae-ron menuding keduanya pernah menjalin hubungan ketika Sae-ron masih di bawah umur.

Kim Soo-hyun mengakui pernah berpacaran dengan Sae-ron, tetapi membantah hubungan tersebut dimulai ketika Sae-ron masih di bawah umur.

Kontroversi tersebut kemudian berdampak pada aktivitas Kim Soo-hyun di ruang publik. Perdebatan mengenai kasusnya berkembang di media sosial, sementara sang aktor mengurangi aktivitas publiknya selama periode kontroversi tersebut.

Pada Juli 2026, polisi memutuskan tidak meneruskan dugaan pelanggaran Child Welfare Act terhadap Kim Soo-hyun ke jaksa karena menilai bukti yang tersedia tidak cukup.

Keputusan polisi itu tidak serta-merta mengakhiri perdebatan di ruang digital. Ketika Kim Soo-hyun kembali mendapat kesempatan tampil di acara hiburan, sebagian penggemar internasional kembali menyuarakan penolakan.

Pada 28 Agustus, The Fact Music Awards mengumumkan Kim Soo-hyun akan hadir sebagai presenter dalam acara yang digelar di Busan Asiad Main Stadium pada 19 September.

Beberapa hari kemudian, Asia Artist Awards juga mengumumkan kehadirannya dalam acara yang dijadwalkan berlangsung pada 5–6 Desember di Kaohsiung National Stadium, Taiwan.

Pengumuman tersebut memicu seruan dari sebagian fans K-pop internasional agar Kim Soo-hyun dicoret dari kedua acara. Tagar #KimSooHyunOutAAA juga muncul di media sosial, disertai unggahan yang memprotes kehadirannya.

Hingga awal September 2026, penyelenggara kedua acara menyatakan belum ada perubahan terhadap jadwal kehadiran sang aktor.

Kasus Kim Soo-hyun menunjukkan bagaimana persoalan yang bermula dari kehidupan pribadi dapat berkembang menjadi tekanan publik di ruang digital dan kemudian berdampak kembali pada aktivitas seseorang di dunia nyata. Namun, fenomena tersebut bukan hanya terjadi pada dirinya.

Di berbagai belahan dunia, figur publik, kreator, perusahaan, hingga institusi dapat menjadi sasaran ketika publik menilai tindakan atau pernyataan mereka bermasalah.

Reaksi tersebut dapat berhenti sebagai kritik, tetapi dapat pula berkembang menjadi ajakan menarik dukungan, memboikot, atau meminta pihak lain mengambil tindakan.

Baca juga: Banyak yang Salah Paham, Ini Arti Off My Face yang Sebenarnya

Apa Itu Cancel Culture?

Sejatinya, cancel culture tidak punya satu definisi yang diterima semua pihak. Dalam kajian tentang cancelling, Alfred Archer dan Georgie Mills menjelaskan bahwa istilah ini dapat merujuk pada berbagai praktik.

Bentuknya antara lain penarikan dukungan publik, upaya memperbaiki reputasi, mengakhiri hubungan parasosial dengan figur publik, hingga meminta pertanggungjawaban seseorang yang dianggap mewakili kepentingan tertentu.

Dalam praktiknya, penarikan dukungan dapat dilakukan dengan berhenti mengikuti akun, tidak lagi mengonsumsi karya atau membeli produk seseorang, maupun menyatakan secara terbuka bahwa seseorang tidak lagi didukung.

Selain itu, bentuk cancelling juga dapat berlangsung melalui unggahan di media sosial yang secara langsung menyatakan seseorang telah “dicancel”.

Oleh karena itu, cancel culture tidak selalu berarti menghapus seseorang dari ruang publik. Yang menjadi fokusnya adalah perubahan sikap publik terhadap orang yang menjadi sasaran, meski konsekuensi yang muncul dapat berbeda dalam setiap kasus.

Baca juga: Cara Baru Menikmati Momen Afterwork untuk Kaum Urban

Dari Mana Cancel Culture Berasal?

Istilah cancelling dalam pengertian yang digunakan sekarang berkembang di komunitas queer kulit berwarna di Twitter pada awal hingga pertengahan 2010-an.

Archer dan Mills mencatat bahwa istilah tersebut kemudian semakin populer di Twitter (sekarang X) setelah digunakan dalam budaya populer, sebelum akhirnya digunakan secara lebih luas.

Namun, praktik yang menjadi dasar cancelling memiliki sejarah lebih panjang. Meredith D. Clark menelusuri praktik calling out, reading, dragging, hingga canceling pada tradisi komunikasi komunitas kulit hitam yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas dan perlawanan di ruang publik.

Clark juga mencatat bahwa praktik seperti boikot dan blacklisting memiliki bentuk analog sebelum era media sosial.

Istilah cancel sendiri sudah digunakan sebelum munculnya media sosial. Archer dan Mills mencatat penggunaan kata tersebut dalam lagu Your Love Is Cancelled milik Chic pada 1981.

Mereka juga menyebut penggunaan kata “cancelled” dalam South Pacific pada 1948 serta popularitas ungkapan “you’re cancelled” setelah sebuah episode Love & Hip Hop: New York pada 2014.

Baca juga: Menemukan Jeda dan Keseimbangan Melalui Ritual Wellness

Bagaimana Cancel Culture Bekerja?

Media sosial memungkinkan proses tersebut berlangsung secara kolektif. Seseorang dapat mengunggah kritik terhadap perilaku atau pernyataan pihak lain, kemudian pengguna lain membagikan dan memberikan respons hingga isu tersebut mendapat perhatian yang lebih luas.

Pew Research Center menyebut kemampuan untuk mengumpulkan orang lain ke dalam perdebatan publik sebagai salah satu perubahan yang dibawa internet terhadap praktik calling out.

Tekanan yang muncul juga dapat diarahkan kepada pihak yang memiliki hubungan dengan orang yang menjadi sasaran.

Pengguna media sosial dapat menyerukan agar sebuah perusahaan menghentikan kerja sama, agar sebuah karya tidak lagi didukung, atau agar pihak tertentu mengambil tindakan.

Namun, respons publik tidak selalu memiliki tujuan yang sama. Archer dan Mills menunjukkan bahwa cancelling dapat dilakukan sebagai bentuk hukuman sosial.

Namun di samping itu, cancelling juga dapat bertujuan memperbaiki reputasi, mengakhiri hubungan parasosial, atau meminta pertanggungjawaban informal.

Oleh karena itu, satu tindakan canceling tidak selalu dapat dipahami dengan kerangka yang sama.

Baca juga: Separuh Tips Kesehatan Mental di TikTok Tidak Akurat

Kenapa Cancel Culture Diperdebatkan?

Perdebatan mengenai cancel culture muncul antara lain karena orang memiliki pemahaman berbeda tentang tujuan dan dampaknya.

Dalam survei Pew Research Center pada September 2020, 49 persen orang dewasa Amerika Serikat yang pernah mendengar cukup banyak tentang cancel culture mendefinisikannya sebagai tindakan untuk meminta pertanggungjawaban seseorang.

Sebagian lain menganggapnya sebagai bentuk sensor, serangan yang bertujuan menyakiti, atau pemberian konsekuensi kepada orang yang menjadi sasaran.

Ketika ditanya mengenai praktik calling out terhadap konten yang dianggap ofensif di media sosial, 58 persen responden mengatakan tindakan tersebut secara umum lebih mungkin menjadi bentuk akuntabilitas.

Sementara itu, 38 persen menilainya lebih mungkin menghukum orang yang tidak layak mendapatkannya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa istilah cancel culture sendiri dapat dipahami secara berbeda. Bagi sebagian orang, tekanan publik merupakan cara untuk meminta pertanggungjawaban ketika seseorang dianggap melakukan kesalahan.

Sementara bagi yang lain, tindakan tersebut berisiko berubah menjadi hukuman yang tidak proporsional.

Clark menempatkan praktik calling out dan canceling dalam sejarah Black counterpublics, yaitu ruang komunikasi yang berkembang di luar ruang publik arus utama.

Dalam konteks tersebut, praktik tersebut tidak sekadar dipahami sebagai serangan terhadap seseorang, tetapi juga sebagai bagian dari cara komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap kekuasaan menyampaikan keberatan dan membangun akuntabilitas.

Baca juga: Seoul Jamin Warga Berjalan dalam Keteduhan Mulai 2028